AI dan Handphone di Ruang Kelas: Ancaman atau Peluang bagi Pendidikan di Kotawaringin Timur

 

Oleh: Rismarini Wijayanti, S.Pd, mahasiswa pasca sarjana Magister Pedagogi, Univesritas Muhammadiyah Malang. 

SEORANG siswa di Sampit menyerahkan esai yang rapi, runtut, dan bahasanya nyaris tanpa cela. Gurunya tersenyum, lalu mengajukan satu pertanyaan sederhana: “Coba jelaskan dengan kata-katamu sendiri.” Siswa itu terdiam. Adegan seperti ini mungkin sudah akrab di banyak ruang guru. Pertanyaannya, apakah AI dan handphone harus kita anggap biang keladi, atau justru kesempatan yang belum kita kelola dengan baik?

Persoalannya bukan lagi soal boleh atau tidak. Handphone sudah ada di saku hampir setiap siswa, dan AI generatif seperti ChatGPT hanya berjarak satu ketukan jari. Di satu sisi, guru khawatir perhatian siswa terpecah dan tugas dikerjakan mesin. Di sisi lain, ada guru yang mulai memanfaatkan gawai untuk mencari referensi dan menyusun bahan ajar. Dua kubu ini bergerak sendiri-sendiri, sementara sekolah belum punya aturan main yang jelas.

Menurut APJII, penetrasi internet Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 79,5 persen. Di sisi lain, hasil PISA 2022 menempatkan kemampuan membaca, matematika, dan sains siswa Indonesia di bawah rata-rata negara OECD. UNESCO dalam Laporan Pemantauan Pendidikan Global 2023 mengingatkan bahwa teknologi baru bermanfaat bila dipakai untuk mendukung tujuan belajar, bukan sekadar karena tersedia. Lembaga yang sama juga menyarankan batas usia dan pendampingan dalam penggunaan AI generatif oleh anak. Artinya, dunia sedang mencari keseimbangan yang sama dengan yang kita cari di Kotawaringin Timur.

Menurut saya, akar masalahnya bukan pada alat, melainkan pada kesiapan kita. Pertama, banyak tugas sekolah masih berbentuk “kumpulkan jawaban”, sehingga mudah sekali digantikan mesin. Kalau yang dinilai hanya hasil akhir, wajar siswa mencari jalan pintas. Kedua, literasi digital guru dan siswa belum merata. Kotim punya wilayah yang luas, dari kawasan kota Sampit hingga daerah pedalaman. Di satu tempat sinyal lancar dan gawai berlimpah, di tempat lain sinyal naik-turun dan perangkat terbatas. Jika kebijakan dibuat seragam tanpa melihat kenyataan ini, jurang kesenjangan bisa makin lebar.

Dampaknya nyata. Siswa yang terbiasa menyalin jawaban AI kehilangan kesempatan melatih berpikir kritis, padahal itulah inti pendidikan. Sebaliknya, melarang total juga bukan jawaban. Kita justru menyiapkan anak untuk dunia yang tidak pernah mereka lihat, sementara di luar kelas mereka tetap memakainya tanpa bimbingan siapa pun.

Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saya menawarkan empat langkah yang realistis.

Pertama, buat kesepakatan kelas. Tidak perlu menunggu regulasi besar. Setiap sekolah bisa menyusun aturan sederhana bersama siswa: kapan handphone boleh dipakai, kapan disimpan, dan kapan AI boleh digunakan serta bagaimana mencantumkannya. Aturan yang disusun bersama lebih mudah ditaati.

Kedua, ubah cara menilai. Tugas yang menuntut proses, seperti presentasi lisan, diskusi, catatan perkembangan, dan refleksi pribadi, jauh lebih sulit dikerjakan AI. Guru bisa meminta siswa menjelaskan ulang hasil kerjanya, seperti pertanyaan sederhana pada cerita di awal tadi.

Ketiga, latih guru lebih dulu. Dinas Pendidikan bersama komunitas belajar seperti KKG dan MGMP dapat menggelar pelatihan singkat dan praktis tentang AI, mulai dari cara memakainya untuk menyusun soal, memberi umpan balik, hingga mengenali tulisan hasil mesin. Guru yang percaya diri tidak akan takut pada teknologi.

Keempat, sesuaikan dengan kondisi lapangan. Untuk sekolah dengan infrastruktur terbatas, mulailah dari hal kecil: satu perangkat bersama untuk kegiatan kelompok, atau materi yang diunduh dulu saat ada sinyal. Teknologi tidak harus canggih untuk bermanfaat.

Pada akhirnya, AI dan handphone adalah cermin. Di tangan yang siap, keduanya menjadi pustaka dan pendamping belajar. Di tangan yang dibiarkan, keduanya menjadi jalan pintas yang menumpulkan nalar. Mesin bisa menjawab hampir semua pertanyaan, tetapi hanya guru yang bisa mengajarkan anak-anak kita bertanya dengan benar. Di sanalah masa depan pendidikan Kotawaringin Timur ditentukan. (*)