Hoaks Mengetuk Pintu Sekolah

 

Oleh: Puput Nurayu Pratiwi, Mahasiswa Magistes Pedagogi, Universitas Muhammadiyah Malang   

Literasi kritis tak cukup menjadi seremoni tahunan; ia harus menjadi kebiasaan belajar di setiap kelas.

PESAN itu datang pada suatu malam, diteruskan dari grup wali murid: “Pendaftaran Beasiswa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 telah dibuka. Segera isi data diri melalui tautan berikut.” Logo kementerian terpampang, bahasanya meyakinkan, tenggat waktunya mendesak. Tautan itu ternyata hanya meminta nama lengkap dan nomor akun Telegram. Pada April 2026, Pemerintah Kota Tangerang menegaskan informasi tersebut hoaks, dan Kemendikdasmen menyatakan beasiswa tidak pernah dibagikan melalui tautan di media sosial. Pola serupa berulang dalam berbagai rupa: lowongan guru Sekolah Rakyat palsu, formulir “BLT anak sekolah”, hingga video rekayasa yang seolah-olah menampilkan Presiden menjanjikan bantuan biaya sekolah. Hoaks pendidikan tidak menyerang akal lebih dulu. Ia menyerang harapan, harapan orang tua agar anaknya bisa terus bersekolah.

Sasaran hoaks semacam ini sangat luas. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2026 mencatat 235,26 juta penduduk Indonesia telah terhubung ke internet, dengan tingkat penetrasi 81,72 persen. Di kalangan Gen Z, generasi tempat sebagian besar pelajar dan mahasiswa kita berada, penetrasinya mencapai 89,02 persen. Sepanjang 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital mengidentifikasi 1.923 konten hoaks, dan 890 di antaranya, hampir separuh, berkategori penipuan. Kategori agama dan pendidikan memang hanya tercatat delapan konten. Namun, angka kecil itu patut dibaca hati-hati, sebab tautan beasiswa palsu dan bantuan sekolah fiktif pada dasarnya adalah penipuan yang meminjam nama dunia pendidikan.

Tantangannya pun makin canggih. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) memetakan 1.593 hoaks dalam setahun pertama pemerintahan saat ini, periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, dan mencatat peningkatan signifikan hoaks berbasis kecerdasan artifisial, terutama deepfake yang sulit dikenali orang awam. Nasihat lama “jangan mudah percaya judul” tidak lagi memadai ketika wajah dan suara pejabat pun bisa dipalsukan.

Di sisi lain, bekal nalar kita belum sepenuhnya siap. Hasil PISA 2025 yang diumumkan awal September lalu memang membawa kabar baik: skor literasi membaca pelajar Indonesia naik enam poin, dari 359 pada 2022 menjadi 365. Kenaikan ini patut diapresiasi, tetapi skor itu masih terpaut hampir seratus poin dari rerata negara OECD yang berada di angka 461. Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025 juga baru mencapai 44,53 dari skala 100, dengan pilar pemberdayaan sebagai yang terendah, yakni 34,42. Kita sudah cakap terhubung, tetapi belum sepenuhnya cakap memilah.

Selama ini, respons terhadap hoaks lebih banyak bertumpu pada penindakan: konten diturunkan, akun diblokir, pelaku dijerat hukum. Langkah itu perlu, tetapi sifatnya reaktif. Hoaks baru selalu lahir lebih cepat daripada hoaks lama dihapus. Akar persoalannya ada pada kemampuan warga, termasuk murid, guru, dan orang tua, untuk menimbang informasi secara mandiri. Di titik inilah sekolah seharusnya berperan, bukan sebagai penonton, melainkan sebagai tempat latihan nalar.

Kabar baiknya, nalar kritis dapat dilatih dan hasilnya terukur. Penelitian Wineburg dan koleganya yang terbit di Journal of Educational Psychology pada 2022 melibatkan 499 siswa SMA di Amerika Serikat. Hanya dengan enam sesi pelajaran berdurasi 50 menit di mata pelajaran wajib, siswa yang dilatih teknik “membaca lateral”, yakni meninggalkan situs yang meragukan dan mengecek kebenarannya dari sumber lain, menunjukkan peningkatan signifikan dalam menilai kredibilitas konten daring dibandingkan kelompok pembanding. Studi Roozenbeek dan tim di jurnal Science Advances (2022) juga menunjukkan bahwa video singkat yang mengenalkan teknik manipulasi, seperti bahasa yang memancing emosi, dikotomi palsu, dan mencari kambing hitam, meningkatkan kemampuan membedakan konten tepercaya dan tidak tepercaya. Uji lapangannya melibatkan 22.632 pengguna YouTube. Pelajarannya sederhana: kekebalan terhadap hoaks dapat dibangun lewat intervensi singkat, murah, dan dapat diterapkan di kelas.

Karena itu, saya mengusulkan beberapa langkah. Pertama, literasi kritis perlu dijadikan kebiasaan lintas mata pelajaran, bukan seminar tahunan. Di kelas Bahasa Indonesia, misalnya, teks berita dan teks eksposisi dapat dipelajari dengan membedah hoaks yang sedang beredar: siapa pembuatnya, apa buktinya, dan bagaimana bahasanya menggiring emosi. Murid juga dapat berlatih memeriksa alamat situs dan membandingkannya dengan kanal resmi, seperti laman beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id atau pip.dikdasmen.go.id. Kedua, pelatihan guru harus bergeser dari sekadar penguasaan aplikasi menuju pengajaran berpikir kritis dan teknik verifikasi. Ketiga, sekolah perlu menjadi simpul klarifikasi bagi orang tua. Sebagian besar hoaks pendidikan beredar di grup percakapan keluarga dan wali murid, sehingga kanal informasi resmi sekolah yang cepat menjawab pertanyaan orang tua dapat memutus rantai penyebaran lebih awal.

Ke-empat, pemerataan tidak boleh dilupakan. Data APJII yang sama menunjukkan penetrasi internet di Jawa mencapai 85,95 persen, sementara di Maluku dan Papua baru 69,74 persen. Wilayah yang baru terhubung justru paling rentan, karena akses datang lebih dulu daripada kebiasaan memverifikasi. Program literasi digital semestinya tiba bersamaan dengan sinyal, disertai bahan ajar yang kontekstual dan guru yang terlatih.

Hoaks tidak akan pernah benar-benar hilang dari ruang digital kita. Namun, setiap murid yang terbiasa bertanya “siapa sumbernya?” sebelum menekan tombol bagikan adalah satu mata rantai yang putus. Jika sekolah mampu menumbuhkan kebiasaan itu, hoaks boleh saja terus mengetuk pintu sekolah, tetapi ia tidak lagi mudah masuk ke kelas, ke rumah, dan ke kepala anak-anak kita. (*)